DASAR HUKUM PKK

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak Azasi Manusia
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 414.4-401 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VI PKK Tahun 2005
11. Keputusan Rakernas Nomor 01/KEP/RAKERNAS VI PKK/IV/2005, tanggal 14 April 2005 tentang Rumusan Hasil Rakernas VI PKK Tahun 2005, dan Lampirannya
12. Keputusan Rakernas Nomor 02/KEP/RAKERNAS VI PKK/IV/2005, tanggal 14 April 2005 tentang Pedoman Kelembagaan PKK, dan Lampirannya
13. Keputusan Rakernas Nomor 03/KEP/RAKERNAS VI PKK/IV/2005, tanggal 14 April 2005 tentang Rencana Kerja Lima tahun PKK (2005 – 2009), dan Lampirannya
14. Keputusan Rakernas Nomor 04/KEP/RAKERNAS VI PKK/IV/2005, tanggal 14 April 2005 tentang Pedoman Administrasi PKK, dan Lampirannya
15. Keputusan Rakerda PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006 Nomor 01/Kep/Rakerda PKK DKI/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Rumusan Hasil Rapat Kerja Daerah PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006, dan lampirannya.
16. Keputusan Rakerda PKK Tingkat Provinsi DKI Jak Tahun 2006 Nomor 02/Kep/Rakerda PKK DKI/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Program Pokok Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006-2007, dan lampirannya
17. Keputusan Rakerda PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006 Nomor 03/Kep/Rakerda PKK DKI/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Kelembagaan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, dan lampirannya
18. Keputusan Rakerda PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006 Nomor 04/Kep/Rakerda PKK DKI/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Administrasi Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, dan lampirann
19. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 572/2007 tanggal 23 April 2007 tentang Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006
20. Surat Keputusan (SK) yang Dikeluarkan Oleh Ketua tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
21. Hasil-hasil rapat Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta