Ditinggal Ngungsi, Rumah Warga Roboh
Sukapura- Rasa duka menimpah Hj Amah 56, seorang warga RT 1/10 Sukapura, Cilincing Jakarta Utara lantaran tempat tinggal satu-satunya roboh terkena angin kencang serta deras arus air Kali Cakung Lama membuat pondasi rumah tergerus air. Untunglah dini hari pagi si pemilik sudah mengungsi di pos pengungsian di sekertariat RT.
"Saat itu saya sedang ada di rumah pak RT untuk mengungsi karena banjir. Lalu di kasih tau kalau rumah saya roboh" ujarnya.
Dasmin Ketua RT 1/10 Sukapura membenarkan jika rumah salah satu warganya roboh. Namun saat rumahnya roboh si pemilik sedang tidak ada dirumah karena mengungsi.
"Kejadiannya sekitar pukul 3 pagi,dan saat ini warga sedang membantu membersihkan puing-puingnya" ujarnya.Banjir yang menerjang kawasan pemukiman warga di sepanjang bantaran kali Cakung Lama ini cukup besar. ketinggian air mencapai 75 cm. Hingga kini warga masih mengungsi di pos pengungsian dan rumah ibadah. (Bian)Kampung Rawa Gatel Terendam, Warga Mengungsi
Muhammad Andri Lurah Sukapura menjelaskan, para pengungsi saat ini sudah di tampung di titik pengungsian pospol Gading Orchid dan tempat pencucian mobil di RW 12 Sukapura.
"Saat ini warga yang rumah terendam sudah di evakuasi ke tempat pengungsian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan" kata Muhammad Andri.
Sedikitnya ada 200 jiwa yang mengungsi di dua titik lokasi pengungsian. (Bian)
Pemkot Jakut Razia Makanan Berformalin
Bulan Ramadhan ini, Suku Dinas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan (Sudin P2K) Jakarta Utara mengintensifkan monitoring pemakaian bahan tambahan pangan berbahaya atau formalin untuk daging ayam dan sapi di pasar–pasar yang ada di Jakarta Utara. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan keamanan bagi masyarakat uang akan mengkomsumsinya..
“Bulan Ramadhan permintaan daging ayam dan sapi di wilayah Jakarta Utara terus meningkat. Jika hal ini tidak kami lalukan dikhawatirkan situasi seperti saat ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk menjual daging rusak seperti berformalin, busuk, glondong dan adanya kandungan bahan tambahan pangan yang bisa membahayakan konsumen,” kata Kepala Sudin P2K Jakarta Utara, Sri Wahyuni Sensusiwati.
Diakui oleh Kasudin, pihaknya melakukan pengawasan dengan cara sidak di pasar-pasar yang ada di Jakarta Utara. Bahkan pada sidak ini pihaknya mengambil 75 sampel berupa usus serta air rendaman karkas ayam dan daging yang dicurigai yang diduga sudah diberi cairan berbahaya.
Sasaran sidak itu antara lain Pasar Kalibaru, Pasar Bendungan Melayu, Pasar Pluit, Pasar Pendongkelan, Pasar Teluk Gong, Pasar Pluit, Pasar Mandiri, Pasar Warakas, Pasar Sukapura, Pasar Rawa Badak, Pasar Pademangan Timur, Pasar Pademangan Barat.
Dalam kegiatan itu 12 petugas diterjunkan secara serentak ke pasar-pasar. “Sempel itu jika terbukti adanya pemakaian bahan tambahan pangan yang tidak dibenarkan, maka daging ayam atau sejenisnya kami sita untuk selanjutnya kami musnahkan, “tutur Sri Wahyuni.
Walikota Jakut Bambang Sugiyono menjelaskan, sidak ke pasar-pasar ini dilakukan dalam upaya pemerintah Jakarta Utara memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Saya berharap dengan adanya sidak ini, masyarakat Jakarta Utara akan terhindar dari daging-daging yang membahayakan untuk dikomsumsi ini. Saya juga berharap kepada masyarakat untuk bekerja sama jika mengetahui adanya ada penjualan daging glondongan, berformalin atau lainnya agar secepatnya melaporkan agar secepatnya dapat di tindak lanjuti,”terangnya. Selain itu Walikota juga meminta kepada pihak Sudin P2K untuk terus meningkatkan pengawasan, jangan sampai ada orang – orang yang ingin mencari keuntungan sepihak seenaknya saja. Kalau terus dilakukan pengawasan langsung, tentunya para konsumen daging ayam dan sejenisnya di Jakarta Utara akan ikut merasa aman, tegasnya.
Sumber : poskotanews.com
Dari Pegawai Magang Hingga Menjadi Lurah
Mujakir sosok pamong lurah di kelurahan Sukapura, Cilincing Jakarta Utara memiliki banyak pengalaman dalam meniti kariernya hingga diberikan kepercayaan oleh Pemko Jakarta Utara untuk memimpin warga di kelurahan yang dipimpinnya.Tugas dan tanggung jawab inilah yang diamanatkan harus bisa dijalankan supaya masyarakat dan lingkungannya yang dipimpinnya terus maju. Berawal dari menjadi seorang pegawai magang pada tahun 1984 hingga tahun 1994 di kelurahan Semper Barat. Pada tahun tersebut dikeluarkan SK ia diangkat menjadi Staf Kesra. Hingga pada tahun 1999 dirinya dipercaya menjadi Kasubsie Penertiban di kelurahan Cilincing. Pada tahun 2002 tetap menjadi Kasubsie Penertiban di kelurahan Koja, kemudian di tahun 2004 ia dipercaya menjadi Sekretaris Lurah Di Kelurahan Tugu Utara. Selama tiga tahun dipercaya menjadi Sekel dan di tahun 2007 ia diberikan mandat menjadi Wakil Lurah di Kelurahan Lagoa Dan tahun 2008 dimutasi ke Cilincing menjadi Wakil Lurah. Pada tanggal 28 Oktober 2011 lalu Pemko Jakarta Utara memberikan kepercayaan untuk memimpin Kelurahan Sukapura.
"Yang terpenting dalam menjalan tugas dan tanggung jawab adalah harus loyalitas pada pimpinan dan selalu siap menjadi pelayan masyarakat selama masih dibutuhkan" ujar Mujakir.
Iapun menceritakan suka dan duka dalam perjalanan kariernya hingga ia menjadi pamong. Meski pernah dirinya disandera oleh penggarap lahan tidur di Marunda beberapa tahun silam saat melakukan penertiban, namun semua ia atasi dengan bijak dan pendekatan kekeluargaan serta menjalan peraturan.
"Saya pernah di sandera warga penggarap saat itu sedang melakukan penertiban lahan tidur, tapi semua bisa diselesaikan dengan jalan pendekatan kekeluargaan,bahasa yang baik, dekat pada tokoh dan memberikan pengetahuan peraturan kepada masyarakat" tutur Mujakir Putra Asli Betawi.
Baginya semua yang ia alami sepanjang meniti pengabdiannya kepada pemerintah dan masyarakat ia laksanakan dengan penuh keiklasan. Dan pengalaman tersebut menjadikan satu pengetahuan untuk menjadi bekal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Ironi Kehidupan Buruh
DI belakang Pasar Bulog, Cilincing, Jakarta Utara, kehidupan para buruh Jakarta tergambar. Di balik riuhnya kegiatan jual beli di pasar tradisional itu, para buruh harus bertahan menahan selera berbelanja.
Kondisi permukiman yang sebagian besar kos-kosan para pekerja saling impit. Sampah berserakan di mana-mana. Setiap harinya para pekerja harus melalui sebuah tempat pembuangan sampah dengan bau menyengat.
Rumah kos-kosan terbentang seperti asrama militer. Harga membedakan besar kecilnya rumah kos. Tak sedikit pekerja yang memilih tinggal berdua atau bertiga sekamar demi mengirit biaya. Rentang harga yang ditawarkan berkisar Rp250 ribu-Rp350 ribu per bulan.
Bangunan berhimpitan menyebabkan udara pengap. Mereka hidup sederhana. Kamar hanya berisi karpet dan kasur tidur. Di dalam kamar itu pula pakaian dijemur.
Siti Nuraeni, 19, buruh PT Misung, telah menyiapkan ember untuk menampung air hujan karena genteng kosnya bocor. Siti, yang tinggal berdua dengan Mina Aristiana, memilih tinggal bersama untuk mengirit biaya.
Buruh yang baru tiga bulan bekerja di pabrik pembuatan rambut palsu itu harus hidup dengan pas-pasan. Siti hanya mendapatkan pendapatan Rp1 juta per bulan. Kadang Siti harus berutang untuk makan.
"Kalau sudah akhir bulan, ya ngebon (utang) dulu buat makan, nanti gajian dibayar," tuturnya, Selasa (14/2). Gaji yang terbatas itu sering pula dipakai buat beli air isi ulang karena air PAM di kontrakan Siti keruh dan berwarna cokelat.
Kondisi tak jauh beda dialami buruh PT Metal Diameta di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Setiap kamar kosan berisi 2-3 orang pekerja. "Mereka sering mengutang uang kontrakan," cetus Darmanto, warga Warung Jengkol, Pulo Gadung, menggambarkan bagaimana prihatinnya kehidupan buruh pabrik baut tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp1.497.838 pada 2012. Namun, angka itu belum merata diterapkan di semua pabrik. Siti Nuraeni sendiri masih menerima Rp1 juta per bulan.
Dalam kaitan itulah sekitar 200 buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2). Mereka resah karena mendengar kabar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Deded Sukandar menganulir keputusan Dewan Pengupahan DKI.
"Kabar yang kami terima, Pak Deded menganulir karena menganggap bias. Kami menuntut supaya upah minimum sektoral provinsi (UMSP) lebih tinggi daripada daerah penyangga (Bodetabek)," papar Ketua Sektor Ritel/Commerce Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Encep Supriyadi.
Sudah ideal
Deded Sukandar menegaskan tidak ada masalah dengan UMP maupun UMSP. "Upah buruh Jakarta sudah ideal. UMP 2012 ditetapkan 102% dari standar survei kebutuhan hidup layak (KHL)," ujarnya.
Penetapan UMP dilaksanakan secara tripartit mengikutsertakan unsur pemerintah. Penghitungan UMP berdasarkan beberapa faktor mulai dari tingkat inflasi hingga tingkat penyerapan tenaga kerja. Tak hanya itu, penetapan UMP juga harus didasari pada 46 komponen KHL.
Menurut Deded, demo di depan Balai Kota DKI, Selasa (14/2), lebih disebabkan kekecewaan sebagian buruh karena sektor ritel tidak masuk UMSP.
Deded menjelaskan tim kecil yang mengkaji sektor ritel tidak mampu memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengupahan DKI untuk dijadikan sektor unggulan.
"Jadi karena solidaritas buruh, mereka ikut-ikutan meminta UMP dan UMSP naik. Soal ritel yang tidak masuk UMSP, saya butuh waktu untuk mengkaji kembali. Kajian ini butuh tim akademisi dari Universitas Indonesia, Bank Indonesia, maupun lembaga-lembaga independen lainnya. Itu masalahnya, kami butuh dasar hukumnya," paparnya.
Berbeda dengan UMP, UMSP ditetapkan atas kesepakatan bipartit antara unsur pekerja dan pengusaha. Deded mencontohkan, pada sektor otomotif, rapat penentuan UMSP ditetapkan pengusaha yang memiliki bisnis otomotif dengan serikat pekerja di bawahnya.
Setelah berunding dan sepakat, hasilnya diserahkan ke Disnakertrans DKI untuk dibawa ke Gubernur DKI. "Kalau ada ketidaksesuaian, silakan berkirim surat ke gubernur karena kami tidak ikut dalam pembahasan itu," jelasnya.
Terkait dengan tuntutan buruh agar UMSP lebih tinggi daripada daerah penyangga, menurut Deded, justru Bodetabek mengintip bagaimana cara Jakarta menetapkan UMSP. Hingga kini UMSP DKI masih tetap tertinggi se-Indonesia. "Bahkan ada sektor yang UMSP-nya naik 30%," jelas Deded.
Soal hitung-hitungan, memang selalu ada perbedaan antara perusahaan dan buruh. Perusahaan ingin menekan upah karena harus menghidupi ribuan buruh, sedangkan buruh ingin upah disesuaikan dengan kenaikan kebutuhan pokok yang terus melambung.
Begitulah ironi buruh, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang lain, sedangkan kebutuhan mereka sendiri belum terpenuhi. (Ssr/*/J-1)
Kondisi permukiman yang sebagian besar kos-kosan para pekerja saling impit. Sampah berserakan di mana-mana. Setiap harinya para pekerja harus melalui sebuah tempat pembuangan sampah dengan bau menyengat.
Rumah kos-kosan terbentang seperti asrama militer. Harga membedakan besar kecilnya rumah kos. Tak sedikit pekerja yang memilih tinggal berdua atau bertiga sekamar demi mengirit biaya. Rentang harga yang ditawarkan berkisar Rp250 ribu-Rp350 ribu per bulan.
Bangunan berhimpitan menyebabkan udara pengap. Mereka hidup sederhana. Kamar hanya berisi karpet dan kasur tidur. Di dalam kamar itu pula pakaian dijemur.
Siti Nuraeni, 19, buruh PT Misung, telah menyiapkan ember untuk menampung air hujan karena genteng kosnya bocor. Siti, yang tinggal berdua dengan Mina Aristiana, memilih tinggal bersama untuk mengirit biaya.
Buruh yang baru tiga bulan bekerja di pabrik pembuatan rambut palsu itu harus hidup dengan pas-pasan. Siti hanya mendapatkan pendapatan Rp1 juta per bulan. Kadang Siti harus berutang untuk makan.
"Kalau sudah akhir bulan, ya ngebon (utang) dulu buat makan, nanti gajian dibayar," tuturnya, Selasa (14/2). Gaji yang terbatas itu sering pula dipakai buat beli air isi ulang karena air PAM di kontrakan Siti keruh dan berwarna cokelat.
Kondisi tak jauh beda dialami buruh PT Metal Diameta di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Setiap kamar kosan berisi 2-3 orang pekerja. "Mereka sering mengutang uang kontrakan," cetus Darmanto, warga Warung Jengkol, Pulo Gadung, menggambarkan bagaimana prihatinnya kehidupan buruh pabrik baut tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp1.497.838 pada 2012. Namun, angka itu belum merata diterapkan di semua pabrik. Siti Nuraeni sendiri masih menerima Rp1 juta per bulan.
Dalam kaitan itulah sekitar 200 buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2). Mereka resah karena mendengar kabar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Deded Sukandar menganulir keputusan Dewan Pengupahan DKI.
"Kabar yang kami terima, Pak Deded menganulir karena menganggap bias. Kami menuntut supaya upah minimum sektoral provinsi (UMSP) lebih tinggi daripada daerah penyangga (Bodetabek)," papar Ketua Sektor Ritel/Commerce Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Encep Supriyadi.
Sudah ideal
Deded Sukandar menegaskan tidak ada masalah dengan UMP maupun UMSP. "Upah buruh Jakarta sudah ideal. UMP 2012 ditetapkan 102% dari standar survei kebutuhan hidup layak (KHL)," ujarnya.
Penetapan UMP dilaksanakan secara tripartit mengikutsertakan unsur pemerintah. Penghitungan UMP berdasarkan beberapa faktor mulai dari tingkat inflasi hingga tingkat penyerapan tenaga kerja. Tak hanya itu, penetapan UMP juga harus didasari pada 46 komponen KHL.
Menurut Deded, demo di depan Balai Kota DKI, Selasa (14/2), lebih disebabkan kekecewaan sebagian buruh karena sektor ritel tidak masuk UMSP.
Deded menjelaskan tim kecil yang mengkaji sektor ritel tidak mampu memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengupahan DKI untuk dijadikan sektor unggulan.
"Jadi karena solidaritas buruh, mereka ikut-ikutan meminta UMP dan UMSP naik. Soal ritel yang tidak masuk UMSP, saya butuh waktu untuk mengkaji kembali. Kajian ini butuh tim akademisi dari Universitas Indonesia, Bank Indonesia, maupun lembaga-lembaga independen lainnya. Itu masalahnya, kami butuh dasar hukumnya," paparnya.
Berbeda dengan UMP, UMSP ditetapkan atas kesepakatan bipartit antara unsur pekerja dan pengusaha. Deded mencontohkan, pada sektor otomotif, rapat penentuan UMSP ditetapkan pengusaha yang memiliki bisnis otomotif dengan serikat pekerja di bawahnya.
Setelah berunding dan sepakat, hasilnya diserahkan ke Disnakertrans DKI untuk dibawa ke Gubernur DKI. "Kalau ada ketidaksesuaian, silakan berkirim surat ke gubernur karena kami tidak ikut dalam pembahasan itu," jelasnya.
Terkait dengan tuntutan buruh agar UMSP lebih tinggi daripada daerah penyangga, menurut Deded, justru Bodetabek mengintip bagaimana cara Jakarta menetapkan UMSP. Hingga kini UMSP DKI masih tetap tertinggi se-Indonesia. "Bahkan ada sektor yang UMSP-nya naik 30%," jelas Deded.
Soal hitung-hitungan, memang selalu ada perbedaan antara perusahaan dan buruh. Perusahaan ingin menekan upah karena harus menghidupi ribuan buruh, sedangkan buruh ingin upah disesuaikan dengan kenaikan kebutuhan pokok yang terus melambung.
Begitulah ironi buruh, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang lain, sedangkan kebutuhan mereka sendiri belum terpenuhi. (Ssr/*/J-1)
Sumber : mediaindonesia. com
Puluhan Rumah Warga di Sukapura Terendam Banjir
CILINCING- Puluhan rumah di kawasan RW 10 Sukapura dan RW 3 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading terendam banjir setinggi 30 cm. Banjir yang disebabkan hujan semalaman ini membuat aktivitas warga terganggu. Nampak terlihat puluhan anak-anak memanfaatkan banjir untuk bermain.
"Semalam itu pak! airnya mencapai 50 cm, kalau sudah siang ini tinggal sisanya. Kawasan ini langganan banjir" kata Siti 34, warga RW 10 Sukapura.Hal senada disampaikan, Jumto 39, warga RW 3 Pegangsaan Dua. Penyebab terjadinya banjir ini lantaran rumah warga berada dibawah pemukiman perumahan Elite GOS. Begitupun kondisi kali Rawa Indah (Cakung Lama) ini yang kian mengecil. Tak heran kalau hujan deras semalam membuat kampung tersebut direndam banjir.
"Ini baru hujan sebentar mas! kalau sebelumnya kita semua penduduk mengungsi" tegasnya. Masyarakat meminta kepada Pemko Jakarta Utara untuk memberikan solusi dan mengantisipasi agar memasuki musim hujan ini warga tak lagi cemas atau takut saat hujan turun. (Bian)
"Semalam itu pak! airnya mencapai 50 cm, kalau sudah siang ini tinggal sisanya. Kawasan ini langganan banjir" kata Siti 34, warga RW 10 Sukapura.Hal senada disampaikan, Jumto 39, warga RW 3 Pegangsaan Dua. Penyebab terjadinya banjir ini lantaran rumah warga berada dibawah pemukiman perumahan Elite GOS. Begitupun kondisi kali Rawa Indah (Cakung Lama) ini yang kian mengecil. Tak heran kalau hujan deras semalam membuat kampung tersebut direndam banjir.
"Ini baru hujan sebentar mas! kalau sebelumnya kita semua penduduk mengungsi" tegasnya. Masyarakat meminta kepada Pemko Jakarta Utara untuk memberikan solusi dan mengantisipasi agar memasuki musim hujan ini warga tak lagi cemas atau takut saat hujan turun. (Bian)
Warga Desak Pembuatan Akses Jalan Ke SMPN Sukapura
Sukapura- Warga RW 5 kelurahan Sukapura, Cilincing Jakarta Utara mendesak agar akses jalan menuju ke Sekolah SMPN Sukapura segera di bangun. Namun warga meminta pihak Sudin Dikdas Jakarta Utara untuk melakukan penyelesaian dengan pihak penggarap menyangkut masalah kerohiman pembangunan SMP negerti tersebut.
Menurut Adan Biki Tokoh pemuda Sukapura menjelaskan, warga menyambut baik upaya pemda DKI Jakarta telah membangun sarana pendidikan di wilayah Sukapura. Namun percuma jika sarana tersebut tak memiliki akses jalan masuk ke pintu utama.
"Saat ini pembangunan sekolah sudah selesai, tapi sayangnya belum ada akses jalan masuk ke lokasi itu" ujarnya.
Ia menilai tak adanya akses jalan lantaran warga sekitar belum memberikan lahannya. Mengingat beberapa waktu lalu saat pembangunan sekolah banyak warga yang menggarap tanah tersebut belum menerima uang kerohiman.
Hal senada disampaikan H. Bidin Tokoh masyarakat sukapura. Ia meminta kepada pihak instansi terkait untuk segera memikirkan pembuatan akses jalan serta memperhatikan penggarap yang dahulunya menempati lahan sekolah tersebut.
Menurut Adan Biki Tokoh pemuda Sukapura menjelaskan, warga menyambut baik upaya pemda DKI Jakarta telah membangun sarana pendidikan di wilayah Sukapura. Namun percuma jika sarana tersebut tak memiliki akses jalan masuk ke pintu utama.
"Saat ini pembangunan sekolah sudah selesai, tapi sayangnya belum ada akses jalan masuk ke lokasi itu" ujarnya.
Ia menilai tak adanya akses jalan lantaran warga sekitar belum memberikan lahannya. Mengingat beberapa waktu lalu saat pembangunan sekolah banyak warga yang menggarap tanah tersebut belum menerima uang kerohiman.
Hal senada disampaikan H. Bidin Tokoh masyarakat sukapura. Ia meminta kepada pihak instansi terkait untuk segera memikirkan pembuatan akses jalan serta memperhatikan penggarap yang dahulunya menempati lahan sekolah tersebut.
KELURAHAN SUKAPURA
KELURAHAN SUKAPURA
| Alamat | : | Jl. Tipar Cakung No.17 Sukapura, Cilincing - Jakarta Utara |
| Telp | : | 021-4402618 |
| Luas Wilayah | : | 561,4 Ha |
| Batas Wilayah | : | |
| · Utara | : | Kel. Semper Barat |
| · Selatan | : | Kel. Cakung Barat |
| · Barat | : | Kel. Pegangsaan Dua |
| · Timur | : | Kel. Rorotan |
| Jumlah Penduduk | : | 26.534 Jiwa |
| · Pria | : | 13.499 Jiwa |
| · Wanita | : | 13.035 Jiwa |
| Jumlah KK | : | 6.989 KK |
| Jumlah RW | : | 10 RW |
| Jumlah RT | : | 99 RT |
| Fasilitas Ibadah | : | Masjid, Gereja, Mushola |
| Fasilitas Olah Raga | : | Lap. Sepakbola, Voli, Bulutangkis |
| Fasilitas Umum | : | Pasar, Rumah Sakit |
| Fasilitas Sosial | : | Yayasan |
| Fasilitas Pedididikan | : | TK , SD , SLTP, SLTA |
| Potensi Wilayah | : | Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Pergudangan |
Berita Media Online Jakarta Utara dari hal : http://www.jakartautara.com/article.php?storyid=3102
