TANJUNG PRIOK - Kebijakan ini tergolong baru bagi kalangan RT dan RW namun untuk kebaikan bersama hal ini harus dilakukan. Apalagi menyangkut anggaran semua harus transparan kelurahan pun kini transparan dengan menempelkan anggaran kelurahan agar dapat di ketahui oleh semua.
"Satu rupiah pun kita menggunakan anggaran yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, red) maupun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) harus dapat di pertanggung jawabkan. Penggunaanya semua harus harus dilaporkan melalui Lurah setempat," ujar Asisten Tata Pemerintahan Kota Jakarta Utara Suroto, Senin 22 April 2013.
Pada triwulan pertama ini, aturan penggunaan operasional terus di sosialisasikan baik melalui Lurah, Camat maupun di tingkat Kota. "Pada triwulan kedua apabila RT dan RW tidak melampirkan LPJ yang dimaksud, maka operasionalnya dapat di tahan. Ini tujuannya untuk tertib administrasi. Jangan kecil hati karena nanti akan dapat bimbingan dari Lurah cara membuat LPJ-nya," jelas Suroto.
Ia mengingatkan bahwa operasional yang di terima RT dan RW bukanlah merupakan gaji namun itu adalah bantuan pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan kesekretariatan di RT maupun di RW. "Jangan berfikir operasional yang di terima RT sekarang Rp 975 ribu tidak seberapa besar namun bila di kalkulasikan sekitar 26 ribu jumlah RT di DKI Jakarta, jumlahnya cukup fantastik. Itu belum dikalkulasikan operasional RW maupun LMK," kata Suroto.
Mantan Camat Cilincing itu, berharap organisasi yang di akui dan di bina pemerintah seperti RT/RW dapat cepat beradaptasi dengan program-program pemerintah DKI Jakarta. "Pak Gubernur meyakini bahwa organisasi RT dan RW kedepan mejadi organisasi yang sangat di percaya masyarakat. Sehingga nantinya banyak program pemerintah yang dapat dilakukan RT dan RW yang tentunya akan didukung dengan anggaran lainnya," pungkasnya.
Selain itu, ia mengatakan agar pengurus RT/RW dapat menciptakan situasi yang kondusif di lingkungannya. "Bila ada permasalah ditengah masyarakat seyogyanya dapat di selesaikan di tingkat RT maupun RW, maksimalnya selesai di tingkat kelurahan. Jangan sampai hanya maalah yang sepele sampai pada tingkat kota apalagi yang lebih tinggi lagi," pintanya.
Lebih jauh, kata pria yang sudah malang melintang di pemkot Jakarta Utara itu, mengimbau RT, RW, LMK saat ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. "Saya mengajak, mengimbau dan mengharapkan agar semua elemen masyarakat termasuk RT dan RW agar cepat beradaptasi terhadap perkembangan situasi terkini. Baik situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya karena suka atau tidak suka situasi itu akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari," imbuhnya.
