Pemerintahan    Pendidikan    Kesehatan    Pariwisata    Perhubungan    Pelabuhan    Dukcapil    Damkar    PU Jalan    PU Air    LMK    KBN    PKK    BPN    PMS    P2B    Tokoh   
Home » » Nelayan Jakarta Utara Pertanyakan Uang Bantuan

Nelayan Jakarta Utara Pertanyakan Uang Bantuan

Posted by JAKARTA UTARA on Sabtu, 12 Januari 2013

Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta, Yan Winatasasmita meminta Sudin Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (P2K) Jakarta Utara ikut bertanggungjawab terhadap nasib nelayan yang saat ini kelimpungan lantaran buruknya cuaca sehingga mereka tak bisa melaut. “Sebagai lembaga pemerintah yang menaungi nelayan, seharusnya Sudin P2K Jakut bertanggungjawab. Sebab saat ini kondisi nelayan tengah kelimpungan akibat buruknya cuaca, sehingga mereka tidak bisa menafkahi keluarganya,” kata dia, kemarin.

Menurut dia, selama ini pemerintah mengalokasikan dana bantuan yang tidak sedikit kepada nelayan. Tapi tidak semua nelayan merasakan bantuan itu. “Kemana saja dana bantuan bagi nelayan yang selama ini sudah dialokasikan? Jangan salah gunakan dana itu untuk kepentingan lain. Sebab saat ini nelayan butuh bantuan,” tandasnya. Dia menuturkan, sejak Desember tahun lalu atau mulai masuknya musim barat ini, nelayan yang memiliki kapal kecil berukuran dibawah 10 gros ton (GT) tidak bisa melaut. Sedangkan, kapal diatas 20 GT masih bisa melaut. 

“Di Jakarta Utara ada 120 ribu nelayan, dan hanya 30 persennya (36 ribu nelayan) yang bisa melaut. Sedangkan, sisanya 70 persen (84 ribu) tidak bisa melaut karena cuaca tidak bersahabat dan angin kencang,” tuturnya. Banyaknya nelayan yang tidak bisa melaut itu, kata dia, bisa menjadi persoalan sosial. Sebab para nelayan harus tetap menafkahi anak istri di rumah. Jika tidak ada bantuan bagi nelayan bukan tidak mungkin mereka juga akan berbuat nekat. Sementara Kasudin P2K Jakarta Utara Sri Wahyuni mengaku sejak November tahun lalu telah memberikan bantuan pemberdayaan usaha minat pedesaan (PUMP) bagi 5 kelompok nelayan di Marunda masing-masing Rp100 juta untuk sarana produksi seperti jaring, perbaikan kapal, dan mesin. 

“Dari tahun 2011 hingga sekarang, kami bertahap memberikan bantuan itu dan kita alokasikan dari anggaran pusat kementrian kelautan dan perikanan (KPP) kepada kelompok nelayan yang benar di Cilincing, Kamalmuara atau Marunda,” jelasnya.Namun hal itu dibantah sejumlah nelayan di Cilincing. Menurut Sodikin, salah satu nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilincing, Sudin P2K tidak pernah peka terhadap nelayan dan tidak pernah memberikan bantuan. 

“Nelayan ini hanya kaum marjinal yang dibutuhkan saat ada kepentingan politik tapi saat kondisi kami kesulitan seperti ini kami tidak pernah dibantu. Sudin P2K Jakut juga tak pernah memberikan bantuan. Kalo kami mengajukan bantuan selalu dipersulit dengan berbagai alasan,” keluhnya.   (Bian)

SHARE :
Kang Lintas
 
 
Copyright © 2014 JAKARTA UTARA. All Rights Reserved. Powered by Lintas Daerah
Template by Creating Website and Kang Lintas