PAPANGGO - Terkait protes warga RW 02 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok yang menolak biaya partisipasi sebesar Rp 1 juta untuk membiayai acara pelantikan RT/RW yang rencananya pada 27 Mei mendatang. Ketua RW 02, Dudi Munadi mendapatkan teror short message services (SMS) dari orang yang tidak jelas hingga beberapa kali.
"Kami merasa di teror dengan bahasa caci maki dan yang lebih merasa kami tidak nyaman peneror ini membawa-bawa nama keluarga besar saya," ujar Dudi Munadi, Ketua RW 02 Papanggo kepada jakartautara.com, Rabu (11/5/2011) siang.
Ia mengaku SMS yang dialamatkan kepadanya berasal dari orang yang tidak dikenal dan tidak sepaham dengannya. "Padahal alasan kami keberatan dengan adanya keharusan RW menyumbang biaya Rp 1 juta jelas. Hemat kami untuk pelantikan bisa dikantor kelurahan yang tidak memerlukan biaya besar. Sedangkan kalau kami ikuti biaya tersebut tentunya akan membebani masyarakat. Kami minta RT kolektif RT pun secara tidak langsung akan meminta bantuan pada warga," jelasnya.
Krismanto, warga Papanggo, mengatakan kebijakan PARWAPA dengan menarik iuran kepada RW dan RT untuk pelantikan hanya melukai warga. "Saya dengar biaya pelantikan RT/RW mencapai 20 juta. Dana sebesar itu hanya untuk sebuah acara dan jamuan serta hiburan karena akan dihadiri sejumlah pejabat. Kalau menurut saya lebih baik digunakan saja untuk kegiatan sosial yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat mengingat di Papanggo juga masih banyak warga yang susah," imbuhnya.
Selain itu, menurut dia, dana pelantikan yang diperoleh dari RT dan RW tentu bagi sebagian RT akan meminta talangan bagi RW yang mampu dengan catatan pada saat mendapatkan biaya operasional akan di potong. "Kalau setiap ada kebikan/kesepakatan selalu memotong dana operasional bagaimana dana operasional ini dapat digunakan dengan semestinya yaitu untuk membantu sekretariatan di RT dan RW. Ini sama saja mengajari RT maupun RW untuk menyalahgunakan dana insentif terebut agar lebih digunakan untuk kepentingan pribadi RT/RW bukan untuk membantu jalannya kelangsungan sekretariatan mereka," ucapnya. "Herannya PARWAPA bila ingin eksis dan mendapatkan nama baik kenapa harus membebani pengurus setempat," tambahnya. (min)
Ia mengaku SMS yang dialamatkan kepadanya berasal dari orang yang tidak dikenal dan tidak sepaham dengannya. "Padahal alasan kami keberatan dengan adanya keharusan RW menyumbang biaya Rp 1 juta jelas. Hemat kami untuk pelantikan bisa dikantor kelurahan yang tidak memerlukan biaya besar. Sedangkan kalau kami ikuti biaya tersebut tentunya akan membebani masyarakat. Kami minta RT kolektif RT pun secara tidak langsung akan meminta bantuan pada warga," jelasnya.
Krismanto, warga Papanggo, mengatakan kebijakan PARWAPA dengan menarik iuran kepada RW dan RT untuk pelantikan hanya melukai warga. "Saya dengar biaya pelantikan RT/RW mencapai 20 juta. Dana sebesar itu hanya untuk sebuah acara dan jamuan serta hiburan karena akan dihadiri sejumlah pejabat. Kalau menurut saya lebih baik digunakan saja untuk kegiatan sosial yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat mengingat di Papanggo juga masih banyak warga yang susah," imbuhnya.
Selain itu, menurut dia, dana pelantikan yang diperoleh dari RT dan RW tentu bagi sebagian RT akan meminta talangan bagi RW yang mampu dengan catatan pada saat mendapatkan biaya operasional akan di potong. "Kalau setiap ada kebikan/kesepakatan selalu memotong dana operasional bagaimana dana operasional ini dapat digunakan dengan semestinya yaitu untuk membantu sekretariatan di RT dan RW. Ini sama saja mengajari RT maupun RW untuk menyalahgunakan dana insentif terebut agar lebih digunakan untuk kepentingan pribadi RT/RW bukan untuk membantu jalannya kelangsungan sekretariatan mereka," ucapnya. "Herannya PARWAPA bila ingin eksis dan mendapatkan nama baik kenapa harus membebani pengurus setempat," tambahnya. (min)
