
"Paling tidak Lurah yang ditempatkan adalah orang yang tahu persis wilayah Jakarta Utara, mengerti kondisi masyarakatnya dan bukan pejabat titipan" kata Sarif 38, warga Kalibaru, CIlincing.Begitupun disampaikan Feri 35, warga Sunter Jaya menyatakan hal serupa. Selama ini banyak pejabat pamong lurah diprioritaskan dari sekolah pemerintahan tertentu yang kemudian menghambat pamong yang berasal dari karier. "padahal kalau pejabat karier lebih mengetahui kondisi wilayah dan masyarakatnya" ujarnya
Hal senada juga disampaikan Hj. Nenang Hasanah Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta agar sosok lurah atau pejabat masyarakat sesuai dengan aturan maupun jenjang kariernya. "paling tidak pejabat pamong yang sudah siap, sudah memahami kondisi wilayah, standar kepemimpinan, dan ada tolak ukurnya" tuturnya
Ditambahkan, meskinya pihak Pemko Jakut sudah mengantongi siapa saja bakal calon lurah di wilayahnya yang sudah dilakukan fit and propertest. Mereka yang ikut test adalah figur yang sudah sesuai dengan peraturan."Paling tidak BKD sebagai lembaga yang kompeten menempatkan pejabat harus konsekwen dan sesuai aturan" kata politisi Partai Demokrat saat dihubungi jakartautara.com.