TANJUNG PRIOK - Anggota DPRD DKI Jakarta S.Andhika mengimbau agar pemerintah Kota khususnya Jakarta Utara dapat menjalin komunikasi dengan baik terhadap perusahaan swasta maupun stakeholder yang ada di wilayahnya. Hal itu, katanya, untuk membantu meringankan beban Pemerintah Kota dalam merealisasikan program musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).
“Keterbatasan anggaran pemerintah sehingga memerlukan peran serta stakeholder dalam membantu program pembangunan. Kami berharap pemerintah dapat bersinergi dengan baik oleh para pemangku kepentingan,” imbuh Andhika saat menghadiri Musrenbang Tingkat Kota Jakarta Utara, di Ruang Pola Kantor Walikota, Selasa 19 Maret 2013.
Dikatakannya, dari 2.330 sekian usulan masyarakat melalui musrenbang baik di tingkat rembug RW, Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota hanya ada 400 sekian yang dapat terialisasi. “Tentu angka tersebut sangat kecil sekali. Sementara usulan masyarakat sangat tinggi namun tidak semua usulan masyarakat dapat di akomodir APBD DKI. Oleh karena itu program CSR (Corporate Social Responsibility) pada perusahaan swasta harus benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik,” kata anggota legislatif itu.
Meski begitu, kata Anggota Komisi C DPRD itu, jangan karena berharap pihak swasta sehingga kewajiban pemerintah dalam menjalankan program – program prioritas jadi terabaikan. “Pemerintah harus lebih dominan terhadap aspirasi masyarakat sehingga tidak berpatokan pada CSR swasta,” katanya.
Ia mengaku pelaksanaan musrenbang mulai dari usulan warga dan rembug RW hingga pada musrenbang tingkat Kota, sudah berjalan dengan baik. “Musrenbangnya sudah bagus. Namun bila ingin hasilnya lebih bagus lagi semua usulan masyarakat melalui hasil rembug RW harus dapat kami ketahui pula. Tujuannya, agar kami juga dapat melihat mana usulan masyarakat yang sudah masuk dan mana yang belum masuk. Sehingga, menurut kacamata kami bila ada usulan skala prioritas namun tidak dimasukan tentunya kami dapat pertanyakan tentang itu,” jelasnya.
“Keterbatasan anggaran pemerintah sehingga memerlukan peran serta stakeholder dalam membantu program pembangunan. Kami berharap pemerintah dapat bersinergi dengan baik oleh para pemangku kepentingan,” imbuh Andhika saat menghadiri Musrenbang Tingkat Kota Jakarta Utara, di Ruang Pola Kantor Walikota, Selasa 19 Maret 2013.
Dikatakannya, dari 2.330 sekian usulan masyarakat melalui musrenbang baik di tingkat rembug RW, Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota hanya ada 400 sekian yang dapat terialisasi. “Tentu angka tersebut sangat kecil sekali. Sementara usulan masyarakat sangat tinggi namun tidak semua usulan masyarakat dapat di akomodir APBD DKI. Oleh karena itu program CSR (Corporate Social Responsibility) pada perusahaan swasta harus benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik,” kata anggota legislatif itu.
Meski begitu, kata Anggota Komisi C DPRD itu, jangan karena berharap pihak swasta sehingga kewajiban pemerintah dalam menjalankan program – program prioritas jadi terabaikan. “Pemerintah harus lebih dominan terhadap aspirasi masyarakat sehingga tidak berpatokan pada CSR swasta,” katanya.
Ia mengaku pelaksanaan musrenbang mulai dari usulan warga dan rembug RW hingga pada musrenbang tingkat Kota, sudah berjalan dengan baik. “Musrenbangnya sudah bagus. Namun bila ingin hasilnya lebih bagus lagi semua usulan masyarakat melalui hasil rembug RW harus dapat kami ketahui pula. Tujuannya, agar kami juga dapat melihat mana usulan masyarakat yang sudah masuk dan mana yang belum masuk. Sehingga, menurut kacamata kami bila ada usulan skala prioritas namun tidak dimasukan tentunya kami dapat pertanyakan tentang itu,” jelasnya.
Pantauan jakartautara.co, pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Jakarta Utara untuk rencana kerja tahun 2014 yang dibuka oleh Wakil Walikota Jakarta Utara, Tri Kurniadi, berjalan kondusif. Sejumlah pejabat teras Jakarta Utara mulai dari Lurah, Camat, Kabag, Kakan, Kasudin dan unsur masyarakat turut mengahadiri. Selain Andhika, Anggota DPRD DKI Jakarta lainnya, Neneng Hasanah, juga turut hadir.
Sementara itu, Lurah Warakas Mulyadi mengatakan dari 126 usulan warga pada pertemuan musrenbang tingkat kelurahan sebagian besar menjadi program pengutan kelurahan. "Sebagian menjadi program Kecamatan dan program tingkat Kota. Pada skala mikro akan ditangani dalam program kelurahan namun skala makro kami usulkan pada musrenbang Kecamatan dan selanjutnya, " ujarnya.
Usulan masyarakat melalui hasil rembug RW, kata Lurah, isinya berbagai macam seperti masalah sampah, penghijauan, sarana dan prasarana posyandu maupun linmas. Selain itu, masalah perbaikan jalan dan saluran juga banyak diusulkan warga. "Pada skala makro kami sedang memfokuskan normalisasi saluran terbuka di sepanjang Jalan C. Kami berharap Sudin terkait menjadikan prioritas pada saluran ini apapun teknisnya sebab saluran sudah dangkal," harapnya.
