Pembangunan fisik melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di lingkungan Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara dikeluhkan warga. Pasalnya, pembangunan fisik yang dibiayai APBN dinilai tidak merata dan hanya dimanfaatkan sekelompok orang. “Kecewanya kami karena pengurus PNPM Papanggo tidak melaksankan hasil musyawarah warga yang telah disepakati. Komitmennya bila RW yang belum mendapatkan bantuan pembangunan lingkungannya tahun ini seharusnya mendapatkan,” ujar tokoh masyarakat RW 07 Papanggo, A. Sutarno.
Ia mengaku setiap tahun meminta kepada pengurus PNPM di Kelurahan Papanggo untuk menerima aspirasi warga yang disampaikan melalui pengurus RT dan RW 07. Apa lagi seperti sekarang ini, pihaknya mengusulkan pengurasan lumpur yang berada di lingkungan RT 01 dan perbaikan deker di RT 02 dan 03 RW 07 karena lumpur yang sudah dangkal. Karena sekarang ini menghadapi musim hujan warga khawatir kebanjiran.
Sutarno juga menambahkan, bukan hanya dirinya saja yang merasa kecewa, tapi pengurus RT dan RW juga sama karena rencana pembangunan fisik sudah tertutup untuk dilakukan perubahan. “Usulan kami kurang didengar. Yang kami tahu pembangunan PNPM Mandiri Perkotaan akan terealisasi di RW 01, 02, 05, 06 dan RW 08. Sementara RW 07 dan lingkungan RW 03 harus gigit jari,” ucapnya. Hal senada juga diakui oleh Ketua RT 02 Sugih Prayitno mengakui kekecewaanya kepada PNPM Papanggo. “Seharusnya dana PNPM yang terbatas ini dirolling pada semua RW jangan RW tertentu saja. Kami juga ingin membangun lingkungan yang lebih baik apalagi jalan dan lumpur saluran di lingkungan kami sudah memprihatinkan,” tandasnya.
Sumber / Link : Poskota
