Kapuk Muara- Ditengah gelaran pekan koperasi merayakan hari koperasi yang jatuh pada 12 Juli lalu, sungguh ironis dengan perkoperasian di Kelurahan Kapukmuara. Sebab dari 267 Kelurahan se- DKI Jakarta, hanya Kapukmuara saja yang belum memiliki Koperasi Jasa Keuangan (KJK), hingga saat ini. Padahal, sebagai program yang mulai diluncurkan pada 2009 silam, KJK salah satunya dimaksudkan untuk mendorong perekonomian masyarakat kelurahan melalui pinjaman lunak.
Dan dengan tidak adanya KJK tersebut, warga yang membutuhkan suntikan modal terpaksa harus meminjam ke bank konvensional. Tentunya berbeda dengan program pinjaman lunak KJK yang tanpa agunan, di bank konvesional, pinjaman diberikan dengan berbagai persayaratan. Biasanya dintara persayaratan mencakup kelayakan usaha, kesanggupan pembayaran dan adanya agunan.Lurah Kapuk Muara, Tahta Yujang, mengakui bahwa memang hingga saat ini Koperasi Jasa Keuangan tidak ada di Kelurahannya. Sedangkan warga yang membutuhkan pinjaman modal biasanya langsung ke bank konvensional.
"Warga yang membutuhkan pinjaman, biasanya langsung ke bank dengan mengikuti persyaratan masing-masing saja. Kalau dari keterangan LMK, dahulunya di sini sempat berdiri koperasi, tapi tidak berjalan," ujarnya, Selasa (15/7).Menurut Tahta, salah satu keenganan dari pengurus LMK membuka KJK itu karena ada kekahwatiran macetnya pinjaman. Sebab, seperti sebelumnya, koperasi simpan pinjam di kelurahan tidak berjalan karena mandeknya pembayaran.
Kepala Seksi Koperasi, Sudin Koperasi Sudin UMKMKP Jakut, Husein Thoyib, mengatakan bahwa dari keseluran di Jakarta Utara 1023 Koperasi dan 30 KJK yang aktif dengan anggota berjumlah 23.621 orang. Selama ini, dari data yang dimilkinya justru keberadaan koperasi sangat diminati oleh masyarakat."Dari 30 KJK dengan total dana sekitar Rp 45 Milliar, pinjamannya berjalan lancar. Presentasenya mencapai 60-70 persen, sisanya itu kan masih bergulir tenggat pembayarannya," ujar Husein.Sedangkan mengenai masih belum berdirinya KJK di Kapuk Muara, Husein menjelaskan, sebagai salah satu persyaratan pengurus harus mendapat pelatihan. Hal itu untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam hal kelembagaan, manajemen organisasi dan keuangan sehingga mampu mengelola KJK dengan baik."Dulu mereka tidak ikut, dan kalau sekarang kita menggelar pelatihan untuk mengajar satu kelurahan agak sulit. Tapi nanti kita akan kita pikirkan solusi terbaiknya seperti apa," tandasnya.
